Sejarah Islam Pada Masa Orde baru

Sejak terjadinya G30S PKI tahun 1965, kedudukan Soekarno semakin kritis yang mengakibatkan ia harus mengeluarkan Surat Perintah Sebelas Maret (SUPERSEMAR) untuk menugaskan Soeharto mengambil segala tindakan guna menyelamatkan negara, yakni membubarkan PKI dan menangkap semua mentri yang terlibat. Pada Bulan Juni 1966 MPRS mengadakan sidang umum ke IV yang menetapkan SUPERSEMAR sah di mata hukum dan mengembalikan UUD 1945 dan Pancasila secara murni dan konsekuen. Hal ini mengakibatkan konsensus nasional dimana semua kelompok partai mesti berpegang kepada Pancasila dan UUD 1945.

Di Kalangan Umat Islam , kemenangan terhadap G30S PKI dianggap sebagai kesempatan untuk merehabilitasi Masyumi sehingga bisa memperjuangkan Islam melalui jalan politik. Akan tetapi Orde Baru menolak. Sebagai gantinya, tanggal 20 Februari 1968, Surat keputusan presiden No 70/68 mengesahkan partai Muslimin Indonesia (Parmusi).

Kemudian muncul penyederhanaan partai yang di kelompokkan menjadi beberapa kelompok seperti :

v Kelompok Nasionalis (PNI, IPKI, Murba ) menjadi Partai Demokrasi Indonesia(PDI).

v Kelompok Spiritual (NU, PMI ( parmusi ) PSII, Perti, Parkindo dan Khatolik di lebur menjadi Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Belakangan karena Parkindo dan Katolik berbeda agama maka mereka berafiliasi dengan nasionalis.

v Golongan Karya.

Orde baru mengalami banyak perubahan. Rekontruksi politik dilakukan tidak hanya dalam penyederhanaan partai politik tetapi juga dalam bentuk penyadaran pentingnya persatuan. Kesadaran tumbuh di kalangan generasi muda Islam, kalangan santri yang lahir sekitar tahun 1945. 

Menjelang di berlakukannya asas tunggal, semula umat islam banyak yang cemas karena UU no 8/ 1985 mewajibkan semua ormas mencantumkan asas tunggal yang berarti dilarang mencantumkan asas lain sebagai ciri khas atau identitas sendiri. Akibatnya, partai islam PPP harus benghapus asas islamnya dan menjadi partai nasionalis tanpa ciri islam. Sesudah asas tunggal diterima oleh umat islam, umat islam mulai berjuang untuk mengatasi berbagai macam masalah, seperti:

1. Monopoli pengelolaan perjalanan haji.

2. Pelaksanaan hukum islam (RUU perkawinan).

3. Masalah antara umat dengan pemerintah yang semakin berkembang, sehingga memunculkan MUI pada tahun 1975.

4. Masalah ekonomi pemerintah membuat Bazis (badan amil zakat infaq shodaqoh) kemudian dibentuk juga koperasi-koperasi umat dan bank perkreditan rakyat, seperti NU mendirikan bank Nusuma dan Muhammadiyah mendirikan bank Matahari. Selanjutnya berdiri lah bank islam pertama tanpa bunga, yakni bank Muamalat. 

Namun, Soeharto adalah seorang yang dikatakan melanjutkan politik Snouck Hurgronje yang berpendapat bahwa umat islam harus diberi fasilitas, sehingga umat tersebut berkembang dalam bidang sosial keagamaan saja tetapi dibidang politik tidak di beri kesempatan. Soeharto dalam pemerintahannya semakin jauh kearah kekerasan. Partai politik pemerintah, Golkar merekayasa pemilu tahun 1971 dan meraih 63 suara. Golkar menarik pendukung dari mantan komunis, PNI, masyumi dan NU sehingga menyebabkan Golkar semakin kokoh mendominasi kekuatan politik. Kemudian Soeharto dengan kekuatan ABRI-nya merekayasa segala macam cara sehingga dapat berkuasa selama 32 tahun. Akibatnya KKN merajalela, hutang negara dalam jumlah besar, dan hancurnya etika nasional. Sehingga negeri dan bangsa ini mengalami kebangkrutan dan kebobrokan moral.

Pada 19 mei 1998 tejadi unjuk rasa besar-besaran oleh mahasiswa yang menduduki gedung DPR/ MPR dan menginginkan agar Soeharto turun dari jabatannya. Akhirnya pada 21 mei 1998 Soeharto resmi mengundurkan diri dan digantikan oleh BJ Habibie yang menjadi wakil presiden pada masa itu.